Aksi Buruh SPSI Bertepatan Hari Jadi Batam ke-196, Pimpinan Serikat Sampaikan Permohonan Maaf

BATAMTODAY.COM, Batam - Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang digelar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi Batam (HJB) ke-196 menuai sorotan dan kritik.

Menyikapi hal tersebut, pimpinan SPSI menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kota Batam dan masyarakat karena aksi dinilai mencederai momen sakral daerah.

Unjuk rasa yang dipimpin Ketua DPD LEM SPSI Kepulauan Riau, Saiful Badri, diikuti sekitar 1.100 buruh. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama, meliputi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Batam 2026, penghapusan pajak yang dianggap memberatkan pekerja, penegakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penghentian praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, serta kepastian perlindungan hak-hak buruh di Kota Batam.

Aksi berlangsung bertepatan dengan kehadiran Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang hendak menghadiri rapat paripurna peringatan HJB ke-196 di Gedung DPRD Batam. Amsakar terlihat berjalan bersama Wakil Wali Kota Batam dan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin. Ia sempat menyapa massa buruh dan meminta mereka menunggu karena harus mengikuti agenda rapat paripurna.

Usai menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan buruh diterima dalam pertemuan bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin di ruang rapat Komisi IV DPRD Batam. Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Batam, Kapolresta Barelang, serta Ketua dan Sekretaris Jenderal Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Dalam forum tersebut, Saiful Badri menilai pemerintah daerah tidak seharusnya membiarkan buruh dan pengusaha terus berhadapan dalam persoalan pengupahan. "Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terkesan membiarkan buruh dan pengusaha saling berhadap-hadapan. Padahal persoalan upah merupakan tanggung jawab negara," tegas Saiful, Kamis (19/12/2025).

Ia juga mengkritik Dewan Pengupahan Kota Batam yang dinilai tidak menghasilkan keputusan substantif. "Rapat Dewan Pengupahan hanya bersifat formalitas. Yang hadir bukan pengambil keputusan. Kalau kondisi ini terus terjadi, lebih baik Dewan Pengupahan dibubarkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Batam. Ia menegaskan tidak ada niat dari SPSI untuk mencederai momen tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kota Batam, DPRD, LAM, dan seluruh masyarakat Batam. Tidak ada sedikit pun niat untuk mencederai peringatan Hari Jadi Batam," kata Surya.

Ia menjelaskan, aksi tersebut terjadi akibat kesalahpahaman internal terkait jadwal peringatan HJB. Awalnya, SPSI mengira peringatan HJB jatuh pada 24 Desember. Informasi bahwa peringatan dilaksanakan pada 18 Desember baru diketahui setelah adanya penjelasan dari pihak kepolisian.

"Ini murni miskomunikasi internal. Tidak ada niatan untuk mencederai Hari Jadi Kota Batam," tegasnya.

Menanggapi aspirasi buruh, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yudi Suprapto, untuk lebih intens menjalin komunikasi dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. "Kepala dinas harus lebih sering berkomunikasi dengan kawan-kawan pekerja. Jika buruh dan pengusaha tidak memiliki kesepahaman, pemerintah akan sulit mengambil keputusan," ujar Amsakar.

Menurut Amsakar, mekanisme penetapan upah telah diatur secara jelas dalam regulasi. Perbedaan pandangan terkait besaran upah perlu dibahas secara matang dalam forum tripartit.

Sementara itu, Ketua LAM Kepulauan Riau Kota Batam, Dato' Wira Setia Utama YM HR Raja Muhamad Amin, menyayangkan aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan HJB. Meski demikian, ia menegaskan LAM siap menjadi fasilitator dialog antara buruh, masyarakat, dan pemerintah.

"Mari kita jaga Kota Batam sebagai rumah besar bersama. LAM siap memfasilitasi dialog apabila terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk oleh kalangan buruh," ujar Raja Muhamad Amin.

Editor: Gokli