Kanwil DJBC Khusus Karimun Minta Surat Tertulis untuk Hibah Beras Hasil Tangkapan

BATAMTODAY.COM, Karimun - Ratusan warga Karimun menggelar aksi damai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Bupati Karimun, Rabu (20/8/2025). Aksi yang didominasi ibu-ibu ini menyuarakan keresahan terkait kelangkaan beras, khususnya jenis premium, di wilayah Karimun.

Dalam tuntutannya, massa meminta Bea Cukai memberi kelonggaran agar pasokan beras dari Batam bisa masuk ke Karimun guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Adhang Noegroho Adhi, yang menerima perwakilan massa menegaskan pihaknya tidak pernah menghalangi masuknya beras ke Karimun. "Tolong diluruskan, sampai saat ini Bea Cukai belum pernah melakukan penindakan beras di Karimun. Yang ada itu penindakan tujuan daratan Sumatera. Jadi isu yang beredar tolong diluruskan," ujar Adhang.

Adhang juga memastikan Bea Cukai mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, kelangkaan beras di Karimun akan segera diatasi melalui koordinasi lintas instansi bersama Kementerian terkait dan Bulog.

Terkait aspirasi masyarakat yang meminta hibah beras hasil tangkapan, Adhang menyarankan agar permohonan disampaikan secara resmi. "Silakan dibuat surat tertulis. Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak Karantina Kepri yang saat ini menangani proses penyidikan di Batam," jelasnya.

Ia menegaskan, DJBC berkomitmen bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok, terutama beras, demi ketahanan pangan di Karimun.

Usai dari kantor Bea Cukai, massa melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati Karimun. Mereka diterima Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, dalam dialog di ruang rapat Cempaka Putih.

Rocky menegaskan pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. "Sebenarnya beras di Karimun tidak mengalami kelangkaan, karena ketersediaan di gudang Bulog masih cukup untuk beberapa bulan ke depan," kata Rocky.

Ia menyebut, keluhan masyarakat lebih disebabkan terbatasnya beras premium yang biasa dikonsumsi, sehingga ketika harus beralih ke beras Bulog SPHP, warga merasa ada perbedaan kualitas.

Seperti diketahui, Bulog bersama pemerintah daerah, Polres Karimun, dan Kodim 0317/Tbk rutin menggelar Gerakan Pangan Murah Beras SPHP di sejumlah lokasi. Namun, ketersediaan beras premium di toko, minimarket, hingga swalayan di Karimun belakangan hampir tidak terlihat.

Editor: Gokli