Pemerintah Perkuat Distribusi Pangan Pascabencana, PT Pos Indonesia Gandeng Rumah Tani Nusantara

BATAMTODAY.COM, Bandung - Pemerintah terus mengintensifkan pengendalian inflasi pangan pascabencana dengan memperkuat distribusi rantai pasok nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni melalui kolaborasi antara PT Pos Indonesia (Persero) dan Rumah Tani Nusantara guna memastikan penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke wilayah terdampak berjalan cepat, merata, dan efisien.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Jasa Pengiriman Komoditas Pertanian yang digelar di Bandung, Selasa (6/1/2026). Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi pangan sekaligus mendorong pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi harus segera berjalan setelah masa tanggap darurat berakhir.

"Secara kemanusiaan kita sangat empati. Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Untuk mendorong ekonomi kembali bergerak, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini," ujar Ferry.

Sejumlah bencana alam yang melanda beberapa wilayah, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, telah mengganggu produksi serta distribusi pangan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, dan berpotensi memicu tekanan inflasi pangan.

Dalam situasi tersebut, penguatan distribusi dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana.

Kebijakan tersebut antara lain perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pemberian masa tenggang (grace period), restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administrasi, kebijakan klaim penjaminan, percepatan penyaluran KUR baru, serta keringanan suku bunga atau marjin KUR.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan untuk mengamankan jalur distribusi, memperkuat pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta menyalurkan bantuan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan pemulihan produksi pertanian juga diberikan dalam bentuk benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.

"Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk berkolaborasi dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan tetap stabil," jelas Ferry.

Melalui kerja sama ini, PT Pos Indonesia akan mengoptimalkan jaringan logistik nasional, termasuk layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau. Sementara itu, Rumah Tani Nusantara berperan sebagai mitra petani melalui pendampingan budidaya, penyerapan hasil panen, serta kerja sama pemasaran komoditas dengan pelaku usaha di berbagai daerah.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan komoditas pangan dari hulu ke hilir, menekan volatilitas harga, dan mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah berkomitmen mendorong model kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional. Integrasi data distribusi, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

"Apa yang sudah kita lakukan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali," pungkas Ferry.

Acara tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti, serta jajaran pimpinan PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara.

Editor: Gokli