Penghapusan Tenaga Honorer Picu Jam Kosong di Sekolah Bintan, Tokoh Masyarakat Desak Pemerintah Bertindak Cepat

BATAMTODAY.COM, Bintan - Kebijakan penghapusan status tenaga honorer secara nasional yang mulai berlaku per 1 Januari 2026 menimbulkan dampak serius terhadap dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berkurangnya jumlah tenaga pendidik akibat kebijakan tersebut dinilai mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sejumlah sekolah.

Tokoh masyarakat Bintan, Roberriyanto, menilai kekurangan guru pascapenghapusan tenaga honorer telah menyebabkan munculnya jam kosong (jamkos) dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini membuat peserta didik tidak memperoleh hak belajar secara optimal.

"Anak-anak mengaku tidak mengikuti pelajaran di kelas atau pulang lebih awal karena terjadi jam kosong. Situasi ini jelas merugikan siswa," ujar Roberriyanto.

Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran akibat guru honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mantan anggota DPRD Bintan itu menegaskan perlunya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, dinas pendidikan, dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid. "Komite sekolah tidak boleh bersikap pasif atau seolah tidak mengetahui masalah serius yang dihadapi sekolah. Mereka seharusnya ikut berperan mendorong solusi," katanya.

Roberriyanto berharap pengurus komite sekolah dapat mendorong pemerintah daerah dan pusat agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. "Jangan sampai ada pengurus komite sekolah yang justru sudah tidak memiliki anak yang bersekolah di sekolah tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bintan Utara, Sunardi, membenarkan adanya dampak langsung dari penghapusan tenaga honorer di sekolah yang dipimpinnya. Ia menyebutkan, terdapat tiga guru honorer yang terpaksa berhenti mengajar. "Untuk sementara, kami memaksimalkan tenaga pendidik yang masih tersedia. Kami berharap dinas pendidikan segera mencarikan solusi," ujar Sunardi.

Ia menambahkan, kekurangan tenaga pengajar tersebut telah dilaporkan kepada dinas pendidikan setempat. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah cepat agar proses belajar mengajar kembali berjalan maksimal.

Editor: Gokli