Wamenkomdigi Tegaskan Kualitas serta Keamanan Data Jadi Kunci Cegah Risiko AI Bias dan Manipulasi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, menegaskan bahwa kualitas serta keamanan data menjadi faktor utama dalam melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan artifisial (AI) yang keliru, bias, maupun disusupi manipulasi.

Ia mengingatkan bahwa praktik data poisoning berpotensi merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik, mulai dari kesalahan pengambilan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi.

"Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting," ujarnya dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Nezar menjelaskan bahwa kinerja AI sangat bergantung pada kualitas dataset yang digunakan. Data yang tidak bersih, tidak akurat, atau tidak terstandar berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat.

"AI sangat rawan menjadi kacau jika terjadi data poisoning, misalnya ketika data yang digunakan tidak bersih," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi, etika, dan inovasi teknologi. "Regulasi harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita harus menyeimbangkan perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital," jelasnya.

Nezar juga menyoroti perlunya penyusunan standar manajemen data yang melibatkan sektor publik dan swasta agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, dan representatif. "Penting bagi kita untuk membahas standar manajemen data bersama. DAMA saya kira bisa membantu dengan melibatkan sektor publik dan privat," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi AI bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia serta proses pengelolaan data yang baik. "Problem terbesar bukan pada teknologinya, tetapi pada people dan process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, kedaulatan digital yang kita bicarakan hanya akan menjadi retorika," tegasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat guna memastikan pengembangan AI di Indonesia berlangsung aman, akurat, dan melindungi kepentingan publik.

Editor: Gokli